SERANG (Pos Kota) – Ketua Hiswana Migas Serang, Rahmat Halim mengatakan, wacana terkait pembatasan premium dan solar yang diusulkan oleh pemerintah, untuk mengurangi subsidi, bukan penyelesaian masalah yang tepat, melainkan justru akan muncul masalah besar.
“Jangankan nanti jika pembatasan premium tersebut diberlakukan, baru wacana saja sudah banyak gejolak di masyarakat, seperti adanya aksi dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah,” kata Rachmat, Rabu (29/12).
Ia mengatakan, selain gejolak sosial, masalah lain yang patut dikhawatirkan juga dalam distribusi premium tersebut. Di sejumlah daerah di Banten, seperti Lebak dan Pandeglang saat inipun, premium sudah susah didapat, apalagi nanti setelah ada pembatasan tersebut.
“Saya justru khawatir dengan pembatasan tersebut, praktek penyalahgunaan akan semakin marak, seperti penggelapan, dan penimbunan,” ujarnya.
Rachmat menuturkan, sebenaranya pemerintah tidak perlu memutuskan untuk melakukan pembatasan premium. Jika memang tujuan untuk mengurangi beban subsidi, pemerintah bisa saja menaikan harga dengan catatan kenaikan tidak terlalu besar seperti Rp 300 hingga Rp 400.
“Daerah Nondetachable mungkin pembatasan premium tersebut bisa diterapkan karena masyarakat yang tinggal di sana memiliki pola pikir yang lebih rasional, dibanding daerah lain yang masih banyak pedesaan dan warga miskinnya,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya sebelum wacana tersebut dikeluarkan, pemerintah harus mengakaji terlebih dahulu, apakah program pembatasan premium tersebut akan menguntungkan masyarakat atau justru hanya kepentingan sejumlah pihak. Oleh karena itu, jika memang tujuannya untuk mengurangi subsidi tanpa ada unsur politis, maka pemerintah harus mencari cara lain.
(haryono/sir)
